Berbagi Materi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap tanggal 1 oktober kita memperingati hari kesaktian pancasila. Tentu hal pertama yang terlintas ketika kita menyebut “hari kesaktian pancasila “ adalah Gerakan 30 September. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila memang tidak bisa lepas kaitannya dengan peristiwa ‘G 30 S/PKI’. Dimana saat itu terjadi Insiden, enam Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah yaitu PKI sebagai upaya kudeta dengan motif mengubah ideologi pancasila menjadi ideologi komunis. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sakti karena karena pada saat itu pancasila ampuh dan berhasil menghalau serta menumpas komunis dan PKI dari muka bumi Indonesia dan menyelamatkan bangsa dari kehancuran pada percobaan kudeta yang dilakukan oleh PKI tahun 1965.

Namun dalam upaya bertahan untuk tetap menjadi bangsa yang utuh, kita kadang-kadang lupa akan Pancasila. Memang, dalam sejarahnya, Pancasila disusun dengan tergesa-gesa. Namun dalam perjalanan hidup berbangsa, cita-cita positif itu telah dimatangkan oleh masalah demi masalah yang dihadapi bangsa ini. Sudah saatnya bangsa ini memperluas pemikiran tentang arti kesaktian Pancasila yang tidak sekedar sakti terhadap rongrongan ideologi lain, tetapi juga sakti dalam mengatasi setiap masalah serta juga sakti dalam memakmurkan bangsa.Sudah saatnya bangsa ini membuktikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup harus benar-benar mampu menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada. Pancasila harus kembali menjadi sumber segala pengetahuan bagi upaya mempertahankan bangsa indonesia sebagai bangsa yang bermartabat.

1.2 BATASAN MASALAH

Peneliti membatasi masalah agar karya ilmiah yang telah di buat tidak terlalu banyak dan mudah dimengerti. Dan masalah yang akan di bahas yaitu tentang latar belakang terjadinya hari kesaktian pancasila yang tentu saja terkait didalamnya dengan PKI dan G 30 S, serta makna pancasila dan kesaktian pancasila itu sendiri bagi bangsa Indonesia.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, berikut beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas pada makalah ini :

Ø Apakah pancasila itu ?

Ø Bagaimanakah latar belakang adanya hari kesaktian pancasila secara singkat?

Ø Apakah PKI itu ?

Ø Apakah Gerakan 30 September itu ?

Ø Bagaimanakah makna hari kesaktian pancasila bagi bangsa indonesia?

1.4 TUJUAN dan MANFAAT

· Mengetahui apa sebenarnya hari kesaktian itu.

· Mengetahui apa latar belakang adanya hari keaktian itu sendiri.

· Mengetahui apa makna dari hari kesaktian pancasila.

· Menumbuhkan semangat untuk mengamalkan pancasila sebagai pedoman mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa indonesia , serta menjaga persatuan bangsa Indonesia.

1.5 HASIL yang DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan penulis pada pembaca melalui makalah ini yaitu lebih memahami dan mengerti begitu pentingnya pancasila sebagai dasar negara dan pendoman hidup bangsa serta dapat mengamalkan nilai-nilai sila yang terkandung dalam pancasila itu sendiri.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 PANCASILA

Pancasila merupakan dasar negara yang telah ditetapkan sejak Indonesia merdeka. Oleh karena itu, pancasila dijadikan sebagi falsafah atau pandangan hidup bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan adanya pancasila, Indonesia dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berpedoman pada landasan idil Indonesia yaitu Pancasila. Jika kita memperhatikan lambang pancasila dan butir – butir yang terkandung dalam pancasila, dapat disimpulkan bahwa setiap bangsa mempunyai kepribadian , dan butir – butir pancasila itulah yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga Indonesia dapat dibedakan dengan bangsa lain karena ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Walaupun sejak dulu bangsa Indonesia telah berinteraksi dengan berbagai peradaban dan kebudayaan bangsa lain, tetapi kepribadian Indonesia tetap hidup dan berkembang.

Sebelum kita tahu apa latar belakang adanya hari kesaktian pancasila dan G 30 S PKI , maka kita perlu mengetahui perbedaan dan ciri-ciri ideologi pancasila dengan ideologi-ideologi lainnya secara singkat

1. ideologi Komunis -Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan sebagai Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata.yang paling utama pula Komunis sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya sehingga Komunis juga disebut anti liberalisme.Parahnya Komunis sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Ideologi Komunis bersifat absolutisasi dan determinisme, karena memberi perhatian yang sangat besar kepada kolektivitas atau masyarakat, kebebasan individu, hak milik pribadi tidak diberi tempat dalam Negara Komunis. Manusia dianggap sebagai “sekrup” dalam sebuah kolektivitas.

2. Ideologi Liberal, ajaran liberal bertitik tolak dari paham individualisme (perorangan) yang mendasarkan hak dan kebebasan individu, yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat di ganggu siapapun. Paham liberalisme tidak sesuai dengan pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kewajibannnya terhadap masyarakat. Pancasila adalah paham integralistik atau kekeluargaan sehingga menolak individualisme.

3. Ideologi Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki berbagai perbedaan dengan sistem ideologi liberal dan komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak individu maupun masyarakat baik dibidang ekonomi maupun dibidang politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektif maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan bukan semata politik seperti ideologi komunis tapi juga ekonomi dalam sistem liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan namun kebebasan individu untuk berusaha sedangkan dalam sistem komunis negara yang mendominasi, bukan warga negara.

2.2 Latar Belakang Adanya Hari Kesaktian Pancasila Secara Singkat

Pada tanggal 30 September 1965, terjadi insiden yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S). Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif dibelakangnya. Akan tetapi otoritas militer dan kelompok religi terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis, untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membenarkan peristiwa Pembantaian di Indonesia 1965–1966.
Pada hari itu, enam Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejolak yang timbul akibat G30S sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kronologis adanya hari kesaktian pancasila maka perlu kita mengatahui siapakah PKI itu dan apakah sebenarnya Gerakan 30 September itu....????.

2.3 Partai Komunis Indonesia ( PKI )

SEBELUM REVOLUSI INDONESIA

Gerakan Awal PKI

Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda . Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah "Pengawal Merah" dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia.

Pembentukan Partai Komunis

Pada awalnya PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam Sarekat Islam. Keadaan yang semakin parah dimana ada perselisihan antara para anggotanya, terutama di Semarang dan Yogyakarta membuat Sarekat Islam melaksanakan disiplin partai. Yakni melarang anggotanya mendapat gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Semaoen diangkat sebagai ketua partai.PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920.Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pemberontakan 1926

Pada November 1926, PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven Digul, sebuah kampung tahanan di Papua. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah.

Peristiwa Madiun 1948

Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 pihak Republik Indonesia dan pendudukan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya,RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki.Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddin diaggap merugikan bangsa, kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikan kabinet Hatta. Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948. Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan dibawah kabinet Hatta. FDR bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) merencanakan suatu perebutan kekuasaan.Beberapa aksi yang dijalankan kelompok ini diantaranya dengan melancarkan propaganda antipemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhan dibeberapa tempat.

Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Muso seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet. Ia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, ia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI dan menjelek-jelekkan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberotakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Tujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu bertindak cepat. Panglima Besar Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini Muso berhasil ditembak mati sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Bangkit kembali

Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis dan anti Barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Nyoto dan Sakirman, menguasai pimpinan partai pada 1951. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat, dari sekitar 3.000-5.000 anggota pada 1950, menjadi 165 000 pada 1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959 . Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan militan, yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas terhadap PKI di Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu.

Pemilu 1955

Pada Pemilu 1955, PKI menempati tempat ke empat di Konstituante. Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan di beberapa kota. Pada September 1957, Masjumi secara terbuka menuntut supaya PKI dilarang. Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI, mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional. Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya koreksi terhadap kebijakan Sukarno yang mulai condong ke timur di kalangan militer dan politik sayap kanan. Mereka juga menuntut agar pemerintah pusat konsisten dalam melaksanakan UUDS 1950, selain itu pembagian hasil bumi yang tidak merata antara pusat dan daerah menjadi pemicu. Gerakan yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi, mengumumkan pada 15 Februari 1958 telah terbentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan yang disebut revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan gerakan ini, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Darurat. Gerakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan.

Pada 1959, militer berusaha menghalangi diselenggarakannya kongres PKI. Namun demikian, kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri memberi angin pada komunis dalam sambutannya. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan`NASAKOM. Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Salah satu hal yang sangat aneh yang dilakukan PKI adalah dengan diusulkannya Angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh dan petani, kemungkinan besar PKI ingin mempunyai semacam militer partai seperti Partai Komunis Cina dan Nazi dengan SS nya. Hal inilah yang membuat TNI AD merasa khawatir takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan PKI dengan "tentaranya".

ANGKATAN KELIMA

Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada awal tahun 1965. PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezim Demokrasi Terpimpin dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha menghindari bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI mementingkan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subyek karya-karya mereka.

Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ratusan ribu petani bergerak merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Untuk mencegah berkembangnya konfrontasi revolusioner itu, PKI mengimbau semua pendukungnya untuk mencegah pertentangan menggunakan kekerasan terhadap para pemilik tanah dan untuk meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik AS. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat". Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis". Rejim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.

Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rejim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk memecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.

2.4 GERAKAN 30 SEPTEMBER

Ø Pengertian

Gerakan 30 September (dahulu juga disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di mana enam perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

Ø Latar Belakang terjadinya gerakan 30 september

Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara polisi dan para pemilik tanah. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. (Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya )

§ Isu sakitnya Bung Karno

Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut.

§ Isu masalah tanah dan bagi hasil

Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya.Keributan antara PKI dan Islam (tidak hanya NU, tapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di propinsi-propinsi lain juga terjadi hal demikian, PKI di beberapa tempat bahkan sudah mengancam kyai-kyai bahwa mereka akan disembelih setelah tanggal 30 September 1965 (hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui rencana kudeta 30 September tersebut).

§ Faktor Malaysia

Negara malaysia adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S/Gestok (Gerakan Satu Oktober), dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat.

Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman—Perdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak.

Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan "Ganyang Malaysia" kepada negara. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk “mengganyang Malaysia" ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut, sedangkan di pihak lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati diKalimantan.

Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada MalaysiaDi pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan "ganyang Malaysia" yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri, jadi motif PKI untuk mendukung kebijakan Soekarno tidak sepenuhnya idealis. Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para penentangnyalah yang menghadapi keadaan yang buruk; mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu ancaman, ditambah hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis sedunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta-Beijing-Moskow-Pyongyang-Phnom Penh. Soekarno juga mengetahui hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkannya karena ia masih ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung, karena posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB (20 Januari 1965).

Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari Divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan Soekarno. Mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang dari PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para jenderal ini.

§ Faktor ekonomi

Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno (dan PKI) meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan "ganyang Malaysia" yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia. Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto-Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, hidup rakyat indonesia banyak yang begitu menderita .Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya.

Ø PERISTIWA YANG TERJADI

v Isu Dewan Jenderal

Pada saat-saat genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal, yang mengungkapkan bahwa para petinggi Angkatan Darat tidak puas terhadap Sukarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili. Namun secara tak terduga, dalam operasi penangkapan tersebut para jenderal tersebut terbunuh.

v Isu Dokumen Gilchrist

Dokumen Gilchrist diambil dari nama duta besar Inggris untuk Indonesia, Andrew Gilchrist. Beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini oleh beberapa pihak dianggap pemalsuan. Di bawah pengawasan Jenderal Agayant dari KGB Rusia, dokumen ini menyebutkan adanya "Teman Tentara Lokal Kita" yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak Barat. Kedutaan Amerika Serikat juga dituduh memberi daftar nama anggota PKI kepada tentara untuk "ditindaklanjuti".

v Isu Keterlibatan Soeharto

Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan/peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad (pada zaman itu jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat tidak membawahi pasukan, berbeda dengan sekarang) dengan Kolonel Abdul Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat.

1. PERISTIWA TANGGAL 30 SEPTEMBER 1965

Lewat tengah malam tanggal 30 september 1965 terjadi kesibukan di pinggiran kota, di desa Lubang Buaya, kompleks Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma, Berkumpul aktivis utama Gerakan 30 September ; Letkol Untung, Brigjen Supardjo, Kolonel Latief (AD). Letkol Heru Atmodj, Mayor Sujono dan Mayor Gatot Sukrisno (AU). Aidit dan Sjam (PKI). Satu batalyon Cakrabirawa, batalyon Raider 454 Diponegoro, batalyon Raider 530 Brawijaya, dua peleton brigade Latief, pasukan darat AU, unsure-unsur Pemuda Rakyat dan Gerwani. komandan Batalyon pasukan pengawal istana Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung menggerakkan pasukannya untuk menculik beberapa perwira tinggi AD yakni Men. Pangad Letjen Ahmad Yani, Mayjen Haryono M.T., Mayjen S.Parman, Mayjen Suprapto, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomihardjo Dan Menko Hankam/Kasad Jenderal a.h. Nasution. Jendral nasution

2. PERISTIWA TANGGAL 1 OKTOBER 1965

v Dini hari : tujuh regu yang terutama terdiri dari prajurit Cakrabirawa dan sejumlah kecil sukarelawan Pemuda Rakyat mendatangi rumah 7 perwira AD, dengan perintah menangkap dan membawanya ke Halim. (Yani, Harjono dan Panjaitan dibunuh dirumahnya karena melawan, Suprato, Parman dan Sutoyo dibawa ke Halim dalam keadaan hidup, Nasution mampu meloloskan diri). Dalam waktu yang bersamaan batalyon raider menduduki Lapangan Merdeka, menguasai istana Presiden, gedung RRI dan pusat Telkom dan Bangunan Tugu Nasional.

v 05.30 : Suharto dibangunkan tetangganya Mashuri, memberi tahu “kejadian yang luar biasa terjadi di rumah Nasution dan Panjaitan”.

v 06.30 : Suharto di markas Kostrad, Umar menelpon menyampaikan beberapa informasi dan mendesak Suharto sementara memegang komando atas AD.

v 07.15 : Pihak pemberontak mengumumkan melalui RRI bahwa Gerakan 30 September adalah suatu kelompok militer yang telah bertindak untuk melindungi Sukarno dari kudeta yang direncanakan oleh suatu dewan yang terdiri atas jendral-jendral yang korup dan menjadi kaki tangan CIA.

v 09.00 : Dari rumah istri ketiganya Ratna Sari Dewi, Sukarno menuju istana kepresidenan, tetapi membelokkan arah perjalanannya ke Halim setelah mendapat laporan ada pasukan tak dikenal di Lapangan Merdeka. Tiba di Halim ia disambut Omar Dhani dan tokoh pemberontak lainnya. Di Halim presiden kemudian memanggil panglima 4 angkatan guna mengadakan konsultasi.

v 11.00 : Gerakan 30 September kembali menyiarkan pengumuman di RRI bahwa ; telah dibentuk sebuah Dewan Revolusi yang akan “ merupakan sumber segala kekuasaan dalam Republik Indonesia”.

v 14.00 : Para prajurit dua batalyon raider yang menduduki Lapangan Merdeka kepanasan, lelah, lapar dan haus. Para pemimpin kudeta tidak mengirim perbekalan. Suharto membujuk supaya pasukan Brawijaya datang ke markas Kostrad.

v 16.00 : Sukarno memanggil Umar dan Pranoto untuk datang ke Halim, tetapi Suharto melarang 2 jendral ini pergi. Sukarno kemudian menyusun sebuah pernyataan bahwa dia sendiri mengambil alih pimpinan AD. Batalyon raiders Brawijaya bergabung ke Kostrad. Batalyon raider Diponegoro mundur ke Halim. Suharto kembali menguasai pusat Jakarta tanpa tembakan peluru. Ketika Martadinata tiba di RRI untuk menyiarkan pernyataan Sukarno, RRI sudah diambil alih dan Suharto melarang penyiarannya.

v 19.30 : Setelah seharian sembunyi Nasution akhirnya bergabung di Kostrad. Sukarno mengirim Bambang Widjonarko untuk menjemput Pranoto ke Halim. Suharto melarang Pranoto dan berpesan kepada Bambang supaya mengusahakan agar presiden meninggalkan Halim karena pasukan Kostrad akan merebut pangkalan udara itu dengan kekerasan.

v 20.15 : Dinas penerangan AD menyiarkan pengumuman di RRI bahwa ; suatu “gerakan kontra revolusi” telah menculik Yani dan 5 jendral lainnya. Pimpinan AD sementara waktu dipegang oleh Suharto dan presiden serta jendral Nasution dalam keadaan aman.

v 22.00 : Sukarno meninggalkan Halim menuju istana Bogor. Aidit meninggalkan Halim menuju Jawa Tengah. Omar Dhani terbang ke Madiun. Untung meninggalkan pasukannya dan sembunyi di Jakarta.

v Tengah Malam : Pemberontakan yang aneh itu berakhir dan sebuah drama besar mulai mengawali kisahnya.

KORBAN

Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:

Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat

Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan beliau, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:

Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena)
Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)
Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

KRONOLOGIS PENUMPASAN PKI

1. Tanggal 1 Oktober 1965

Operasi penumpasan G 30 S/PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para Kujang/328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G 30 S/PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana.

2. Tanggal 2 Oktober 1965

Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edhi Wibowo atas perintah Mayjen Soeharto. Pada pikul 12.00 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI – AD.

3. Tanggal 3 Oktober 1965

Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI – AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral Satu Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G 30 S/PKI, tetapi berhasil melarikan diri didapat keterangan bahwa para perwira TNI – AD tersebut dibawah ke Lubang Buaya. Karena daerah terebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 titemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut.. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah ¾ meter dengan kedalaman kira – kira 12 meter kemudian di timbun dengan sampah kering, batang pohon pisang, daun singkong dan tanah secara berselang seling, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya.

4. Tanggal 4 Oktober 1965

Pada tanggal 4 Oktober, penggalian Sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali (karena ditunda pada tanggal 3 Oktober pukul 17.00 WIB hingga keesokan hari) yang diteruskan oleh pasukan Para Amfibi KKO – AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI – AD Mayjen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. Lubang buaya telah menggoncangkan sendi-sendi susila bangsa indonesia. Bukan hanya para Pahlawan Revolusi yang teraniaya di Lubang Buaya menurut perasaan rakyat, melainkan kepribadian Indonesia itu sendiri yang telah di injak-injak dan dilemparkan ke dalam sumur tua yang dalam, gelap dan menjijikkan. Suatu peristiwa malapetaka bagi indonesia.

5. Tanggal 5 Oktober 1965

Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI – AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat.

6. Tanggal 6 Oktober 1965

Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam Sidang Kabinet Dwikora, para perwira TNI – AD tersebut ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi.

Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia

PASCA KEJADIAN

Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para "pemberontak" dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Pada tanggal 6 Oktober Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan "persatuan nasional", yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung "pemimpin revolusi Indonesia" dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama "Tribune".

Pada tanggal 12 Oktober 1965, pemimpin-pemimpin Uni-Sovyet Brezhnev, Mikoyan dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Sukarno: "Kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan anda telah membaik. Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan.Im bauan ini akan dimengerti secara mendalam." Dalam sebuah Konferensi Tiga Benua di Havana di bulan Februari 1966, perwakilan Uni-Sovyet berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk menghindari pengutukan atas penangkapan dan pembunuhan orang-orang yang dituduh sebagai PKI, yang sedang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Pendirian mereka mendapatkan pujian dari rejim Suharto. Parlemen Indonesia mengesahkan resolusi pada tanggal 11 Februari, menyatakan "penghargaan penuh" atas usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni-Sovyet dan negara-negara lain di Konperensi Solidaritas Negara-Negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, yang berhasil menetralisir usaha-usaha para kontra-revolusioner apa yang dinamakan pergerakan 30 September, dan para pemimpin dan pelindung mereka, untuk bercampur-tangan di dalam urusan dalam negeri Indonesia."Dalam bulan-bulan setelah peristiwa itu, semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kampung-kampung tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah (bulan Oktober), Jawa Timur (bulan November) dan Bali (bulan Desember). Dan diduga setidak-tidaknya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu. Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan seperti barisan Ansor NU dan Tameng Marhaenis PNI melakukan pembunuhan-pembunuhan massal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu "terbendung mayat".

Pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kampung-kampung konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka dimana pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat ke sungai-sungai kecil menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatera Utara. Sedangkan di pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elite Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus.Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan rasialis "anti-Tionghoa" terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat. (ditulah yang disebut dengan peristiwa Pembantaian di Indonesia 1965–1966)

Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret. Ia memerintah Suharto untuk mengambil "langkah-langkah yang sesuai" untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Suharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Sukarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967.Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim Sukarno-Suharto. Aidit, yang telah melarikan diri, ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24 November, tetapi pekerjaannya diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI Nyoto..

Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun sejak era Reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan.

Selanjutnya kita akan mengetahui apa makna hari kesaktian pancasila itu sendiri ........................

2.5 MAKNA HARI KESAKTIAN PANCASILA

§ Pengertian pancasila

Pancasila berasal dari bahasa india, yakni bahasa sansakerta yang merupakan bahasa kasta brahmana. Pancasila terdiri atas dua kata, yaitu “panca” yang berarti lima dan “syila” yang berarti sendi, asas, atau dasar sehingga dapat disimpulkan bahwa pancasila berarti lima dasar Negara. Sedangkan Menurut Frans Magnis Suseno Pancasila itu sendiri bisa di maknai sebagai berikut :

1. Merupakan kesepakatan bersama bangsa Indonesia yg mementingkan semua komponen dari Sabang sampai Merauke.

2. Merupkan cita – cita bersama -> semua kelompok dan golongan bisa mengembangkan hidup menurut cita-cita mereka sendiri dengan tetap berpedoman pada Pancasila.

Pancasila itu sendiri di tetapkan menjadi dasar negara karena 2 alasan pokok, yaitu :

Pertama : bersifat umum dapat diterima semua pihak

Kedua : relevan untuk dijadikan dasar negara

Dan pada akhirnya Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah Negara. Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia, dan dasar negara itu sendiri merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara beserta seluruh unsurnya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan. Dasar suatu negara sering disebut dasar falsafah negara atau fhilosofishe grundslag . Dasar negara merupakan nilai suatu norma untuk mengatur pemerintahan negara atau merupakan sumber untuk menyelenggarakan negara. Dasar negra juga merupakan suatu asaz kerohanian yang meliputi suasana ketertiban atau cita-cita hukum, sehingga dasar negara merupakan nilai, norma suatu kaidah baik moral maupun hukum negara. Pada siding BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, perkataan pancasila artinya lima asas dasar yang digunakan oleh presiden Soekarno untuk memberi nama pada lima prinsip dasar negara Indonesia yang diusulnya.

Pancasila secara de yure dan de facto memang merupakan dasar negara Republik Indonesia resmi. Beberapa dokumen penetapannya ialah :

· Rumusan Pertama : Piagam Jakarta - tanggal 22 Juni 1945

· Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945

· Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949

· Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal 15 Agustus 1950

· Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

§ Rumusan Pancasila

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia tidah lahir begitu saja. Beberapa kali dilakukan musyawarah untuk menentukan dasar negara hingga rumusan pancasila yang sah dan sisitematika yang benar terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Berkaitan hal tersebut , presiden RI telah mengeluarkan instruksi No.12/1968 pada 13 April 1968 yang menegaskan tata urutan dan rumusan pancasila adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

§ Fungsi Pancasila

· Sebagai dasar negara. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

· Sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian Indonesia adalah keseluruhan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, yang berarti bahwa sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas.

· Sebagai sumber dari segala hukum. Sesuai dengan Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan peraturan Perundang-undangan.

· Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila disahkan bersama-sama dengan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945

· Sebagai falsafah (pandangan hidup). Pancasila merupakan dasar yang dapat mempersatukan bangsa, serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan lahir dan bathin bangsa Indonesia.

· Sebagai cita-citadan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia tegas termuat dalam pembukaan UUD 1945 merupakan perjuangan jiwa proklamasi, yaitujiwa pancasila.

§ Makna Kesaktian Pancasila

Seperti yang telah diketahui, pancasila berarti lima dasar negara. Selanjutnya, kesaktian, asal kata adalah sakti yang menurut bahasa berarti mampu (kuasa) berbuat sesuatu yang melampaui kodrat alam dan kesaktian itu berarti kepandaian (kemampuan) berbuat sesuatu yang bersifat gaib ( melampaui kodrat alam ). Jadi, kesaktian pancasila adalah kepandaian ( kemampuan) yang dimiliki oleh lima dasar negara yang dapat berbuat sesuatu melebihi kodrat alamnya sebagai dasar negara.

Peringatan hari kesaktian pancasilan pada dasarnya adalah untuk memperkukuh pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Hari Kesaktian Pancasila perlu dijadikan media refleksi untuk merenungkan bagaimana bangsa Indonesia saat ini menggunakan pancasila yang telah dijadikan falsafah hidup untuk pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Bahkan, seharusnya, dari tahun ke tahun, peringatan hari kesaktian pancasila perlu ditekankan lagi, sehingga rakyat Indonesia masih tetap mengamalkan dan menghayati pancasila sebagai dasar negara. Penetapan pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara bukanlah pekerjaan yang sederhana. Seperti yang telah diketahui dan dengan adanya G 30 S / PKI, pengesahan pancasila melalui jalan panjang, penuh perdebatan dan berbobot, rasa tanggung jawab yang besar terhadap nasib bangsa dan era di kemudian hari. Tetapi juga penuh dengan rasa persaudaraan yang akrab, bayangkan saja , jika negara ini tanpa pancasila, maka Indonesia tidak akan memiliki dasar negara dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara , tentu saja, negara ini akan hancur digerogoti oleh bangsa ini sendiri.

Bukti-bukti Kesaktian Pancasila

v Kesaktian pancasila dapat dibuktikan pada peristiwa G 30 S / PKI karena pada saat itu pancasila ampuh dan berhasil menghalau serta menumpas komunis dan PKI dari muka bumi Indonesia dan menyelamatkan bangsa dari kehancuran pada percobaan kudeta yang dilakukan oleh PKI tahun 1965.

§ Tidak hanya itu, kesaktian pancasila dapat dibuktikan , dalam butir pancasila ditegaskan bahwa pancasila sebagai dasar negara Indonesia menyebut adanya persatuan. Oleh karena itu, pancasila amat menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun karena bangsa Indonesia juga memiliki kebinekaan, pancasila menekan persatuan dan kesatuan tanpa melenyapkan kebinekaan begitu juga sebaliknya, menekankan kebinekaan dan tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Disinilah letak kesaktian pancasila tersebut, yaitu pancasila mampu membinekakan dalam persatuan dan mempersatukan dalam kebinekaan Indonesia.

§ kesaktian pancasila lainnya adalah isi pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Secara hukum, UUD 1945 yang memuat jiwa pancasila tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh MPR bahkan presiden. Karena mengubah UUD 1945 berarti membubarkan negara Indonesia. Dengan demikian, pancasila akn tetap ada dan tidak dapat diubah karena bersifat tetap, serta inti-inti pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan maupun keagamaan. Hal tersebut disebabkan dalam pancasila juga terkandung hubungan kemanusiaan yang mutlak dan karena semua hal tersebutlah pancasila dikatakan sakti.

Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan. Melainkan juga Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber moralitas terutama dalam hubungan dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pancasila mengandung berbagai makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ø Makna yang pertama Moralitas, sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung pengertian bahwa negara Indonesia bukanlah negara teokrasi yang hanya berdasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karenanya asas sila pertama Pancasila lebih berkaitan dengan legitimasi moralitas.Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat negara, serta para penegak hukum, haruslah menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis yang kita junjung, juga harus diikutsertakan dengan legitimasi moral. Misalnya, suatu kebijakan sesuai hukum, tapi belum tentu sesuai dengan moral.Hal inilah yang membedakan negara yang berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan bernegara.

Ø Makna kedua Kemanusiaan, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung makna bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, selain terkait juga dengan nilai-nilai moralitas dalam kehidupan bernegara.Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama.Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan norma-norma baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya.Oleh Karena itu, manusia pada hakikatnya merupakan asas yang bersifat fundamental dan mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam kehidupan negara kemanusiaan harus mendapat jaminan hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asas) manusia. Selain itu, asas kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

§ Makna ketiga, Keadilan. Sebagai bangsa yang hidup bersama dalam suatu negara, sudah barang tentu keadilan dalam hidup bersama sebagaimana yang terkandung dalam sila II dan V adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Dalam pengertian hal ini juga bahwa hakikatnya manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap lingkungannya, adil terhadap bangsa dan negara, serta adil terhadap Tuhannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas keadilan. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

§ Makna keempat, Persatuan. Dalam sila “Persatuan Indonesia” sebagaimana yang terkandung dalam sila III, Pancasila mengandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara berupa suku, ras, kelompok, golongan, dan agama. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi tetap satu sebagaimana yang tertuang dalam slogan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika.

§ Makna kelima, Demokrasi. Negara adalah dari rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung makna demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila adalah adanya kebebasan dalam memeluk agama dan keyakinannya, adanya kebebasan berkelompok, adanya kebebasan berpendapat dan menyuarakan opininya, serta kebebasan yang secara moral dan etika harus sesuai dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seandainya nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diimplementasikan sebagaimana yang terkandung di dalamnya, baik oleh rakyat biasa maupun para pejabat penyelenggara negara, niscayalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan secara nyata.Terlebih lagi hingga kini kita selaku bangsa tentulah malu terhadap para pendiri negara yang telah bersusah payah meletakkan pondasi negara berupa Pancasila, sedangkan kita kini seakan lupa dengan tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang sangat sakti tersebut.

BAB 3

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN.

Dari pembahasan diatas maka penuis dapat menyimpulkan :

§ Pancasila

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia, dan dasar negara itu sendiri merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara beserta seluruh unsurnya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan.

§ Latar Belakang Adanya Hari Kesaktian Pancasila

§ Makna Kesaktian Pancasila

kesaktian pancasila adalah kepandaian ( kemampuan) yang dimiliki oleh lima dasar negara yang dapat berbuat sesuatu melebihi kodrat alamnya sebagai dasar negara.Adapun makna yang terkandung di masing - masing sila (ke-5 sila) seperti berikut :

a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa -> Memercayai adanya Tuhan yang satu, tuhan yang maha Esa.

b. Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab -> Mengandung pengertian HAM : Hak hidup, Hak Kebebasan, Persamaan Hak dan Hak untuk memiliki.

c. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia -> Sudah jelas, Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan adat harus bersatu untuk Negara Indonesia, Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

d. Sila Keempat : Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan ->mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, , mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

e. Sila kelima : Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia-> bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

3.2 SARAN

Seperti yang telah dikemukakan didepan, Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada dasarnya adalah untuk memperkukuh Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Hal itu perlu kita sadari dalam rangka mengembalikan Pancasila sebagai dasar dan arah paradigmanya yang selama ini cenderung dilupakan, bahkan mungkin hendak ditinggalkan karena semakin berkembangnya zaman manusia semakin tak peduli apa itu sejarah dan pentingnya pancasila Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara harus kita jaga dan kita pertahankan dengan segala cara. Tanpa Pancasila, negeri ini akan digerogoti oleh bangsanya sendiri, karena tidak ada suatu pedoman lagi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama, tidak ada lagi falsafah (pandangan hidup)sebagai pemersatu bangsa, serta pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin bangsa Indonesia, serta tidak ada lagi dasar negara dan kepribadian bangsa Indonesia yang memmbedakan Indonesia dengan bangsa lainnya. Untuk itu marilah kita bersama-sama mewujudkan kembali semangat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar kita mampu mewujudkan cita-cita kita bersama dan agar kita mampu mewujudkan kembali negara impian kita sesuai Pancasila.