BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Komunikasi
merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Hal ini didasari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang
memerlukan sesamanya. Dari komunikasi orang tahu sesuatu informasi, makin
banyak orang tahu sesuatu maka dia semakin dianggap memiliki informasi, dan
kalau dia menguasai informasi maka dia menguasai dunia.
Tidak
terlewatkan juga partai politik. Partai politik juga memiliki suatu fungsi ini.
Menurut Leo Agustino setiap partai memiliki fungsi komunikasi politik. Lewat
komunikasi yang terjalin ini diharapkan partai mampu menjangkau semua
simpatisan atau yang masih buta politik agar tidak hanyut dalam gelombang
apatis politik yang semakin besar.
Komunikasi
Politik yang dilakukan oleh suatu partai politik sangat berguna bagi kemenangan
parpol itu sendiri. Mengingat salah satu elemen dari komunikasi adalah
menunjukkan identitas diri, maka komunikasi yang benar akan mengenalkan kepada
orang lain identitas diri dalam hal ini adalah identitas partai politik kepada
massa yang hadir. Dari identitas itu partai politik dapat membuat simpati dari
rakyat yang berujung kemenangan.
Melalui
komunikasi politik, partai politik menjembatani arus informasi yang berjalan
dua arah, antara yang memerintah dengan yang diperintah, baik dari atas ke
bawah maupun dari bawah ke atas (Budiardjo, 1981, p. 14). Secara umum, fungsi
utama partai politik adalah memperoleh kekuasaan sehingga dapat melaksanakan
kebijakan-berdasar ideologi tertentu (Surbakti, 2010, p. 149). Dimana kekuasaan
tersebut diperoleh melalui posisi dalam lembaga eksekuif maupun legislatif Freud
dalam Budiardjo (1981, p.14), kemudian mendefinisikan partai politik sebagai
organisasi yang artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif
pada pengendalian kekuasaan pemerintahan untuk memperoleh dukungan rakyat.
Pemilihan
umum di Indonesia telah digelar banyak kali, mulai dari tahun 1955 hingga tahun
2019. Namun pemilu serentak di Indonesia digelar untuk pertama kalinya pada 17
April 2019 silam. Biasanya sebelum hari dimana pemilu tiba, tentunya
partai-partai peserta pemilu telah menyusun strategi komunikasi politik yang
akan dilancarkan pada masyarakat Indonesia. Dalam negara demokrasi, partai
politik inilah yang menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik
(Surbakti, 2010, p. 152).
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud Strategi Komunikasi
Politik?
2. Bagaimana Strategi Komunikasi Politik
dalam Pemilu di Indonesia ?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui dan memahami tentang
apa itu Strategi Komunikasi Politik
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang
Strategi Komunikasi Politik dalam Pemilu di Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Komunikasi
Komunikasi
adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok,
organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar
terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan
secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila
tidak ada bahasa verbal yang dapat
dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik
badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala,
mengangkat bahuh. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal.
A. Komponen
Komunikasi
Komponen
komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung
dengan baik. Menurut Laswell komponen-komponen komunikasi adalah:
·
Pengirim atau komunikator (sender) adalah pihak yang
mengirimkan pesan kepada pihak lain.
·
Pesan (message) adalah isi atau maksud yang akan
disampaikan oleh satu pihak kepada pihak
lain.
·
Saluran (channel) adalah media dimana pesan disampaikan
kepada komunikan. Dalam komunikasi antar-pribadi (tatap muka) saluran dapat
berupa udara yang mengalirkan getaran nada/suara.
·
Penerima atau komunikate (receiver) adalah pihak yang menerima
pesan dari pihak lain
·
Umpan balik (feedback) adalah tanggapan dari penerimaan
pesan atas isi pesan yang disampaikannya.
·
Aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana
komunikasi itu akan dijalankan (Protokol)
B.
Proses Komunikasi
Secara ringkas, proses berlangsungnya
komunikasi bisa digambarkan seperti berikut.
1)
Komunikator (sender) yang mempunyai maksud berkomunikasi
dengan orang lain mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan
yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat
simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak.
2)
Pesan (message) itu disampaikan atau dibawa melalui suatu
media atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya
berbicara langsung melalui telepon, surat, e-mail, atau media lainnya. Media
(channel) alat yang menjadi penyampai pesan dari komunikator ke komunikan.
3)
Komunikan (receiver) menerima pesan yang disampaikan dan
menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh
komunikan itu sendiri.
4)
Komunikan (receiver) memberikan umpan balik (feedback)
atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya, apakah dia mengerti atau
memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim.
2.2 Politik
Politik
(dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan
dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam
masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya
dalam negara. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara
konstitusional maupun non-konstitusional.
Dalam
konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik,
legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses
politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang
partai politik.
A. Teori tentang
Politik
Teori Politik berasal dari dua suku kata, Teori dan
Politik. Teori dapat diartikan sebagai cara, model kerangka fikiran ataupun
pedapat yang dikemukakan oleh seseorang sebagai keterangan mengenai suatu
peristiwa. Sedangkan politik berarti negara (berasal dari kata polis). Politik
juga memiliki arti sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam
masyarakat yangantara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam
negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi
yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik
juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
·
Politik
adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori
klasik Aristoteles)
·
Politik
adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara
·
Politik
merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan
di masyarakat
·
Politik
adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan
publik.
B. Batasan Teori
Politik
Teori Politik memiliki dua makna yaitu :
1) Teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk
dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal,
2) Teori menunjuk pada kajian sistematis tentang
segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan.
C. Politik di
Indonesia
Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk
kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan
presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem
pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun ± 90% penduduknya beragama
Islam, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Cabang eksekutif dipimpin oleh
seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
yang dibantu oleh seorang wakil presiden yang kedudukannya sebagai pembantu
presiden di atas para menteri yang juga pengawas presiden. Kekuasaan
legislative dibagi di antara dua kamar di dalam Majelis Permusyawaratan
Rakyat/MPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD.
Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan sebuah Mahkamah
Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan
Inspektif dikendalikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki perwakilan
di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang memiliki
otonomi, 5 di antaranya memiliki status otonomi yang berbeda, terdiri dari 3
Daerah Otonomi Khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat; 1 Daerah Istimewa
yaitu Yogyakarta; dan 1 Daerah Khusus Ibu kota yaitu Jakarta. Setiap provinsi
dibagi-bagi lagi menjadi kota/kabupaten dan setiap kota/kabupaten dibagi-bagi
lagi menjadi kecamatan/distrik kemudian dibagi lagi menjadi
keluarahan/desa/nagari hingga terakhir adalah rukun tetangga.
Sistem Politik Demokrasi Pancasila merupakan sistem
politik yang diterapkan di Indonesia saat ini. Sistem ini mengambil nilai-nilai
luhur dari pancasila. Semua kegiatan yang telah dijelaskan diatas berpedoman
pada pancasila dan dilaksanakan dengan demokratis. Prinsip
Sistem Politik Demokrasi Pancasila:
1. Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan
yudikatif berdasarkan hukum
2. Pemerintah berdasarkan konstitusi
3. Jaminan kebebasan individu dalam batas-batas
tertentu
4. Pemerintahan yang bertanggung jawab
5. Pemilu langsung dan multipartai
2.3 Komunikasi
Politik
A. Pengertian
Komunikasi Politik
Komunikasi politik adalah sebuah frase terdiri dari
dua kata “komunikasi” dan “politik” yang mempunyai makna dan pengertian
tersendiri sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah digabungkan
dua kata tersebut jadilah sebuah pengertian yang lebih luas, sebagaimana yang
dijelaskan oleh para ahli.
Cangara (2009, p. 35) mendeskripsikan komunikasi
politik sebagai suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi terhadap
aktivitas politik. Sedangkan, menurut Meadow dalam (Ida & Subiakto, 2012,
p. 20), “political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant
extent have been shaped by or have consequences for political system”.
Berdasarkan penjelasan Meadow tersebut, dapat dilihat bahwa melalui komunikasi
dapat disusun pesan-pesan yang dapat memiliki konsekuensi terhadap sistem
politik, Sehingga komunikasi politik kemudian dapat dijadikan alat bagi partai
politik untuk mempengaruhi khalayak dan memenangkan pemilu.
Komunikasi politik kemudian digunakan oleh
orang-orang yang terlibat dalam kegiatan per-politikan suatu negara untuk
menjalin hubungan dengan orang lain, kelompok tertentu, atau rakyat dalam
konteks yang lebih besar. Sehingga proses pencapaian tujuan
komunikator-komunikator tersebut bisa tercapai sebagaimana mestinya. Dalam
kondisi seperti di atas, biasanya saluran komunikasi yang digunakan melalui
media massa, baik dengan bentuk rapat umum, konferensi pers, dan lain-lain.
B.
Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik
Komunikasi
politik memiliki beberapa tujuan penting antara lain, untuk membentuk citra
politik yang baik dalam masyarakat, menciptakan public opinion atau pendapat
umum, dan untuk ikut dalam pemilihan umum serta untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan
publik dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Terdapat
berbagai macam bentuk-bentuk komunikasi politik, namun bentuk-bentuk yang sudah
biasa digunakan oleh para politikus adalah:
1) Retorika politik
Berasal
dari kata dalam bahasa Yunani yaitu rhetorica, yang berarti seni berbicara.
Asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk
saling memengaruhi sehingga bersifat kegiatan antarpesona. Kemudian berkembang
menjadi kegiatan komunikasi massa, yaitu berpidato kepada orang banyak
(khalayak).
2) Agitasi politik
Berasal
dari kata dalam bahasa Latin yaitu agitare, yang artinya bergerak atau
menggerakkan dan dalam bahasa Inggris, agitation. Menurut Harbert Blumer yang
dikutip oleh Anwar Arifin, agitasi dilakukan untuk membangkitkan rakyat kepada
suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan, dengan merangsang dan
membangkitkan emosi khalayak. Dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam
masyarakat, kemudian menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang
dialami selama ini (penuh ketidakpastian dan penuh penderitaan) dengan tujuan
menimbulkan kegelisahan di kalangan massa.
3) Propaganda politik
Propaganda
(menyemaikan tunas suatu tanaman) adalah suatu salah bentuk kegiatan yang sudah
lama dalam bidang politik. Penggunaan propaganda politik secara intensif dalam
politik adalah dilakukan oleh Hitler (NAZI) dalam perang dunia II. Yaitu dengan
melakukan kebohongan dengan cara menyebarkan ideologi NAZI (fasisme) untuk
memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Sebelumnya propaganda digunakan dalam
bentuk kegiatan keagamaan (umat katolik), yaitu pada tahun 1622, Paus Gregius
XV membentuk suatu komisi cardinal yaitu congretgation de propaganga fide,
untuk menambahkan keimanan kristiani.
4) Public Relations (PR) Politics
Public
Relations (PR) Politics yang tumbuh pesat
di Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, sebagai suatu upaya alternative
dalam mengimbangi propaganda yang dianggap membahayakan kehidupan sosial dan
politik, presiden Theodore Rossevelt (1945) mendeklarasikan pemerintahan
sebagai square deals (jujur dan terbuka) dalam melakukan hubungan dengan
masyarakat dan menjalin hubungan timbale balik secara rasional. Sehingga
tujuannya untuk menciptakan hubungan saling percaya, harmonis, terbuka atau akomodatif
antara politikus, professional atau aktivis (komunikator) dengan khalayak
(kader,simpatisan, masyarakat umum).
5) Kampanye politik
Bentuk
kampanye komunikasi ini yang paling menarik dan semarak dilakukan menjelang
hari pemilihan kampanye politik. Kampanye politik termasuk bentuk komunikasi
politik yang dilakukan seseorang dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan
politik dari rakyat. Kampanye politik adalah penciptaan ulang, dan pengalihan
lambang signifikan secara sinambung melalui komunikasi.
Ada
berbagai macam kampanye politik diantaranya sebagai berikut:
-
Pertama,
dengan menggunakan media massa atau disebut juga dengan istilah persuasif
massa. Metode ini biasanya dilakukan dalam bentuk “imbauan kepada massa
dilakukan baik melalui hubungan tatap muka ataupun melalui jenis media
perantara, yaitu: media elektronik, media cetak, atau poster.”
-
Kedua,
kampanye interpersonal, adalah kampanye yang dilakukan terhadap diri sendiri
atau lebih kepada sikap-sikap pribadi. Hal-hal yang biasanya “dilakukan oleh
para kandidat (atau istrinya, kerabat dekat, dan juru bicara utama) dalam
setting yang relatife informal.”
-
Ketiga,
kampanye organisasi. Didalam kampanye organisasi yang dilakukan adalah
“mengerahkan anggota, dan memberikan tekanan kepada calon pejabat: serikat
buruh, asosiasi perusahaan, kelompok agrikultur, organisasi hak sipil, lobby
konsumen, pencinta lingkungan.” Hal tersebut semuanya dilakukan agar suara
mengarah kepada kandidat yang berkompetensi dalam pemilu.
6) Lobi Politik
Istilah lobi sendiri sesungguhnya tempat para tamu menunggu untuk
berbincang-bincang di hitel, karena yang hadir para politikus yang melakukan
pembicaraan politik (political lobbying) terjadi dialog dengan tatap
muka (komunikasi antarpersonal) secara informal namun penting. Karena hasil
lobi itu biasanya ada kesepahaman dan kesepakatan bersama yang akan diperkuat
melalui pembicaraan formal dalam rapat atau siding politik yang akan
menghasilkan keputusan dan sikap politik tertentu.
Dalam lobi politik pengaruh dari pribadi seorang politikus sangat
berpengaruh seperti komptensinya, penguasaan masalah dan charisma. Lobi politik
adalah gelanggang terpenting bagi pembicaraan para politikus atau kader politik
tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik dan consensus.
2.4. Strategi Komunikasi Politik
A. Pengertian
Strategi Komunikasi
Dari segi etimologi, kata strategi berasal dari
bahasa Yunani, yaitu stratogos yang berasal dari kata stratogos yang berarti
militer, yang berarti memimpin. Dalam konteks awalnya, strategi diartikan
generalship atau sesuatu yang dilakukan oleh para jendral dalam membuat rencana
untuk menaklukan musuh dan memenangkan perang, Sehingga tidak mengherankan jika
pada awal perkembangannya istilah strategi digunakan popular dilingkungan
militer. Strategi komunikasi merupakan perpaduan perencanaan komunikasi
(communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication management)
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus
mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan,
dalam arti kata bahwa pendekatannya bisa berbedabeda tergantung pada suatu
kondisi dan situasi.
Strategi Komunikasi perlu disusun secara luwes,
sehingga taktik operasionalnya komunikasi dapat segera disesuaikan dengan
fakto-faktor yang berpengaruh. Untuk mencapai tujuan komunikasi secara efektif,
seorang strategis komunikasi perlu memahami sifat-sifat komunikasi dan pesan,
guna dapat menentukan jenis media yang akan diambil dan teknik komunikasi yang
akan ditetapkan.
B. Pemahaman
Strategi Komunikasi Politik
Strategi komunikasi politik merupakan sebuah taktik
yang begitu berperan dalam pemenangan pemilihan umum. Keberhasilan strategi
komunikasi politik memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam menggunakan
dan merencanakan strategi pasangan kandidat atau partai politik untuk menyusun
tidak hanya dalam menghadapi pemilu namun juga pasca pemilu. Strategi pada
hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan menejemen (management) untuk
mencapai suatu tujuan tersebut. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan
saja yang hanya menunjukkan peta arah saja melainkan harus mampu menunjukkan
bagaimana taktik operasionalnya. Politik dan strategi merupakan dua hal yang
harus berjalan beriringan apabila mengejar
tujuan berpolitik dalam pemenangan pemilu atau pilkada.
Sementara itu strategi juga membutuhkan taktik,
prasyaratan dalam sebuah perencanaan adalah adanya perencanaan strategi.
Perencanaan taktik dan pengambilan tindakan hanya dapat memiliki arti apabila
sebuah strategi direncanakan secara teliti. Jadi perencanaan taktik dapat
memberikan jawaban atas pertanyaan siapa, akan melakukan apa, kapan, dimana,
bagaimana dan mengapa. Keputusan taktis semacam ini digunakan untuk mencapai
setiap tujuan strategis. Keputusan-keputusan ini terutama tergantung pada
pengenalan akan ruang lingkup, kerangka prasyarat, dan kemampuan pribadi. Oleh
karena itu, perencanaan taktis hendaknya tidak direncanakan dari tingkat
strategis, melainkan oleh pimpinan yang ada di tingkat taktis, karena hanya
disinilah pengetahuan yang dibutuhkan berada.
Strategi komunikasi politik dalam konteks pemilukada,
memiliki peran sentral dalam agenda meraih kemenangan. Seorang kandidat dalam
hal ini tidak hanya mengandalkan popularitas maupun posisinya sebagai kandidat
imcumbent saja, namun ada strategi komunikasi politik yang bisa diaplikasikan
sesuai dengan kondisi dan tempat dimana kontestasi diselenggarakan. Apabila
untuk kandidat yang kurang memiliki popularitas di mata masyarakat, tentu
membutuhkan atau mencari strategi komunikasi yang efektif untuk
mensosialisasikan visi misinya untuk memenangkan pertarungan antar kandidat
dalam pemilu.
Strategi komunikasi politik dalam konteks
pemerintahan, digunakan untuk membuat dan menerapkan aturan-aturan khususnya di
dalam proses pemilihan umum dengan cara meningkatkan kemampuan dan kesempatan
bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi dan kepentingannya serta
menyalurkan kebijakan-kebijakan sehingga wujud menciptakan sebuah komunikasi
timbal balik antara suprastruktur dan infrastruktur politik dalam mempersiapkan
sebuah pemilu.
C.
Tahapan-Tahapan Strategi Komunikasi Politik
Menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu
pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor
penghambat. Akan lebih baik apabila dalam strategi itu diperhatikan komponen
komponen komunikasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pada setiap
komponen tersebut. Menurut Cutlip, Center dan Broom (2006, p. 320) mengatakan
bahwa terdapat empat tahapan dalam menyusun strategi komunikasi, yaitu
menganalisis suatu masalah kemudian menyusun sebuah program dan melakukan
tindakan serta yang terakhir melakukan evaluasi.
Berikut
adalah penjelasan singkat dari empat ( 4 ) tahapan tersebut :
1) Mengamati atau menganalisis permasalahan.
Merupakan
gabungan dari aktivitas-aktivitas seperti meneliti, mengawasi pengetahuan,
pendapat, sikap serta perilaku masyarakat yang memiliki kepentingan terpengaruh
oleh tindakan yang dilakukan. Sehingga mereka mencari dan berpatokan terhadap
karakter public atau masyarakat. Ini merupakan pengetahuan dasar dari strategi
komunikasi yang akan diimplementasikan.
2) Perencanaan dan penyusunan program
Setelah
informasi dan data terkumpul, dalam rangka untuk menyusun program, tujuan,
tindakan serta strategi komunikasi. Ini dilakukan apabila karakteristik
masyarakat sudah diketahunya, karena bagaimanapun perencanaan dan program
adalah tahap lanjutan dari tahap pengamatan permasalahan dari kondisi dan
situasi di masyarakat.
3) Mengambil tindakan berkomunikasi
Tahap
ini adalah implementasi dari perencanaan dan program yang telah diagendakan
secara matang. Bagaimana mendisain citra atau image seefektif mungkin untuk
menarik perhatian masyarakat. Ini dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan
pesan-pesan yang disampaikan secara komunikatif.
4) Evaluasi program kerja
Tahap
ini adalah mengevaluasi dari semua yang telah dilakukan dari mulai mengamati permasalahan,
perencanaan dan program serta pelaksanaan dan komunikasi. Alasan dari evaluasi
adalah untuk memfokuskan usaha, mengetahui keefektifan, mendukung manajemen
baik danm emfasilitasi pertanggungjawaban. Dan pada tahap ini juga kita bisa
mengetahui keberhasilan dan kesuksesan dari seluruh kegiatan yang telah
dilakukan.
D. Faktor-Faktor
Pendorong dan Penghambat Komunikasi Politik
Dalam melakukan strategi komunikasi politik tentu
tidak terlepas dari segala sesuatu hambatan juga faktor pendukung lancarnya
suatu strategi itu dijalankan. Faktor penghambat dan pendukung tidak bisa
dipisahkan beitu saja,mengingat keduanya adalah keseimbangan hidup. Tiap partai
memiliki faktor-faktor penghambat dan pendukung yang berbeda, setiap partai
memiliki apa yang dinamakan kekuatan juga kemudian kelemahan.
1) Hubungan komunikator-komunikan
Politikus, baik representatif maupun ideolog, berkomunikasi untuk kepentingan
para pemilih atau untuk kepentingan tujuan. Juru bicara kelompok terorganisasi
dan pemuka pendapat memainkan peran yang jauh lebih aktif dalam komunikasi
politik dibandingkan dengan warga negara pada umumnya. Dalam komunikasi
politik, partisipan adalah anggota khalayak yang aktif yang tidak hanya
memperhatikan apa yang dikatakan oleh para pemimpin politik, tetapi juga
menanggapi dan bertukar pesan dengan para pemimpin Itu. Ringkasnya, partisipan
politik melakukan kegiatan bersama dan bersama-sama dengan para pemimpin
politik, yaitu mereka sama-sama merupakan komunikator politik Nimmo, 2004: 125.
2) Faktor sosial-ekonomi, Banyak cara
menentukan seseorang untuk dikategorikan ke dalam kelas sosial mana; tetapi
pada umumnya, kelas itu merupakan fungsi dari pekerjaan, pendapatan, dan
pendidikan orang. Anggota kelas atas dan kelas menengah adalah orang dengan pekerjaan
profesional-manajerial dengan pendapatan tinggi dan berpendidikan akademis;
anggota kelas menengah bisa pegawai administrasi atau pegawai keahlian skilled
yang pendapatannya relatif baik dan seringkali, tetapi tidak terlalu, memiliki
gelar akademis; kelas rendah mencakup buruh kasar dengan pendidikan sekolah
menengah atau yang lebih rendah, penganggur, dan orang miskin. Pada umumnya,
orang dari kelas yang lebih tinggi lebih sering berpartisipasi dalam politik
ketimbang orang dari strata sosial yang lebih rendah Nimmo, 2004: 141.
3) Budaya politik, Suatu cara penting opini
publik dalam mempengaruhi apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah ialah
menggunakan budaya politik. Pengaruh opini publik yang terbesar terhadap
pembuatan keputusan pada pemerintah ialah dimilikinya budaya politik bersama
oleh rakyat untuk memegang jabatan pemerintah. Budaya politik terdiri atas pola
kecenderungan kepercayaan, nilai, dan pengharapan yang diikuti secara luas
Nimmo, 2004: 36.
4) Struktur organisasi partai, Struktur ialah
pelembagaan hubungan organisasi antara komponen- komponen yang membentuk
bangunan itu. Struktur politik sebagai salah satu species struktur pada
umumnya, selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif,
yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.
5) Model komunikasi, Komunikasi politik
yang dilakukan partai politik bisa berupa lisan maupun tulisan. Komunikasi
politik yang dilakukan oleh partai politik bertujuan untuk memperoleh kejelasan
dan mempengaruhi perubahan aspek kognitif anggota yang meliputi paham ideologi
dan platform.
E. Jenis Strategi Komunikasi Politik
Ada
beberapa jenis strategi yang dilakukan berbentuk penguatan terhadap apa yang
sudah dibangun oleh para partai politik selama ini diantara nya ;
1.
Strategi Ketokohan
Menggunakan strategi ketokohan sebagai salah satu
elemen penting. Beberapa hasil studi juga menunjukkan bahwa mayoritas suara
masyarakat Indonesia berpatokan pada elemen ketokohan (Arifin, 2011, p. 236).
Melihat pada partai-partai besar seperti PDIP, Golkar dan PKB, mereka memiliki
para tokoh yang dapat memberikan kontribusi cukup signifikan bagi suara partai.
Misalnya Soekarno dan Megawati pada PDIP, Soeharto pada Golkar, Gusdur pada PKB
dan Amien Rais di PAN.
Kecenderungan dalam memilih pemimpin berdasarkan
ketokohan disebabkan bangsa Indonesia masih terbiasa menggunakan budaya
paternalistik. Budaya paternalistic sendiri menempatkan sikap dan perilaku
seseorang mengikuti sang tokoh panutan. Rakhmat mendefinisikan ketokohan
sebagai orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik dan kekuasaan. Orang yang
memiliki karakteristik ketokohan disebut juga oleh Nimmo sebagai pahlawan
politik, yaitu mereka yang terkenal dengan rekam jejaknya (Arifin,
2011, p. 236).
Model strategi ini mencakup pada psikologis,
sosiologis dan rasional. Model ini percaya bahwa perilaku memilih seseorang
ditentukan oleh karakter dan latar belakang sosiologisnya seperti, agama ras,
bahasa, dan daerah tempat tinggal (Bartels, 2012, p. 240. Sedangkan untuk model
psikologis, yang kemudian dijual adalah sifat bijaksana dan pro rakyat yang
dimiliki oleh tokoh calon pemimpin/caleg. Sedangkan model rasional yang dijual
adalah keberhasilan tokoh tersebut dalam memimpin didapilnya di periode
sebelumnya.
2. Strategi Historis
Banyak partai politik yang mempunyai nilai historis
di Indonesia. Sejak awal kemunculan hingga saat ini perkembangan partai politik
di indonesia sangat pesat. Sejarah partai-partai yang berhasil mencetak
anggota-anggota nya menjadi pemimpin menuju kursi legislatif dan eksekutif baik
tingkat nasional, daerah maupun kota akan membuat citra partai tersebut baik
dimata masyarakat.
Melalui nilai historis inilah masyarakat kemudian
diajak untuk flashback mengingat Bagaimana program-program yang telah
dijalankan tokoh-tokoh partai politik tersebut sangatlah prorakyat. Strategi ini sejalan dengan model psikologis yang
mengandung konsep identifikasi kepartaian (party identification atau partisanship)
yakni rasa kedekatan dengan partai politik tertentu. Secara sederhana menurut
Roth (2009, p. 38), pendekatan psikologis berusaha untuk menerangkan
faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan pemilu melalui trias
determinant: identifikasi partai (Party
ID), orientasi kandidat dan orientasi isu.
3.
Strategi Ideologi
Strategi ideology digunakan oleh partai politik
untuk menegaskan pada semua golongan masyarakat bahwa ideologi yang mereka anut
adalah pro rakyat sehingga bisa merangkul dan mendapatkan suara dari berbagai
elemen masyarakat.
Selain itu partai politik juga berusaha mengikuti
perkembangan zaman dengan berusaha menuju partai yang modern. hal tersebut
dibuktikan dengan berbagai riset yang telah dilakukan bahkan partai politik
menggandeng para akademisi dari berbagai universitas. Sehingga dengan peluang
inilah, partai politik akan dimudahkan untuk meraih kaum milenial atau golongan
pemilih pemula. Menurunnya kepercayaan terhadap
partai politik yang banyak dialami oleh pemilih pemula dapat diatasi dengan
mengaplikasikan ideology partai politik yang berbasis modern ini
4. Strategi Prioritas Partai Politik
Strategi prioritas partai politik
didasarkan pada logika pragmatisme yaitu nilai guna suatu benda. Hadiwijono
mendefinisikan pragmatisme adalah aliran yang menerima segala sesuatu hal
asalkan membawa manfaat (Kartika, 2016). Artinya, masyarakat akan cenderung
memilih suatu hal yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, Partai
Politik berusaha memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat melalui program.
Partai politik menyusun program mereka berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Program yang akan dijual oleh partai maupun caleg kepada masyarakat harus
sesuai dengan yang dibutuhkan rakyat dewasa ini.
Strategi ini sejalan dengan model
pilihan raasional yang diperkenalkan oleh Anthony Downs dalam karyanya An
Economic Theory of Democracy (1957). Model pilihan rasional percaya bahwa
perilaku memilih seseorang ditentukan berdasarkan evaluasi subjektif terhadap
berbagai kondisi baik secara individu maupun masyarakat. Tentunya dalam hal ini
individu memiliki pemahaman mengenai apa yang diinginkan yang kemudian disebut
sebagai sebuah outcome (Evans, 2004, p. 72). Melalui strategi ini,
Partai Politik berusaha meraih suara dari pemilih yang bersifat rasional.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Komunikasi
politik berasal dari dua kata dasar, komunikasi dan politik. Komunikasi adalah
proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain, baik dengan cara
penggunaan media sebagai kemasan informasi atau melalui transmisi secara
simbolik. Sehingga informasi mudah dimengerti dan pada akhirnya dimiliki
kesamaan persepsi. Sedangkan politik adalah
segala upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperluas wilayah
kekuasaan.
Komunikasi
Politik yang dilakukan oleh suatu partai politik sangat berguna bagi kemenangan
parpol itu sendiri. Menurut Meadow dalam (Ida & Subiakto, 2012, p. 20),
melalui komunikasi dapat disusun pesan-pesan yang dapat memiliki konsekuensi
terhadap sistem politik, Sehingga komunikasi politik kemudian dapat dijadikan
alat bagi partai politik untuk mempengaruhi khalayak dan memenangkan pemilu.
Strategi
komunikasi politik merupakan sebuah taktik yang begitu berperan dalam
pemenangan pemilihan umum. Politik dan strategi merupakan dua hal yang harus
berjalan beriringan apabila mengejar
tujuan berpolitik dalam pemenangan pemilu atau pilkada.
Menurut
Cutlip, Center dan Broom (2006, p. 320) mengatakan bahwa terdapat empat tahapan
dalam menyusun strategi komunikasi, yaitu menganalisis suatu masalah kemudian
menyusun sebuah program dan melakukan tindakan serta yang terakhir melakukan
evaluasi.
Ada
beberapa jenis strategi yang dilakukan berbentuk penguatan terhadap apa yang
sudah dibangun oleh para partai politik selama ini diantara nya; Strategi
ketokohan, strategi historis, strategi ideology, dan strategi prioritas partai
politik.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Arifin, A. (2011). Komunikasi politik (filsafat - paradigma -
teori - tujuan - strategi dan komunikasi politik Indonesia). Yogyakarta:
Graha Ilmu
Cangara, Hafidz, Prof, M.Sc, Ph.d. 2011. Komunikasi Politik
Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta; Rajawali press
Dan Nimmo. 2005. Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan
Media.(Edisi terjemahan oleh Tjun Surjaman). Bandung: Remaja Rosdakarya
Internet :
https://text-id.123dok.com/document/rz31ml3dy-bentuk-bentuk-komunikasi-politik-faktor-faktor-penghambat-komunikasi-politik.html
(diakses
pada 20:08 wib, tanggal 18 Juni 2021)
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_politik
(diakses
pada 20:23 wib, tanggal 18 Juni 2021)
https://kajianpolitikkuningan.blogspot.com/.../komponen-komponen-komunikasi-politik
(diakses
pada 20:30 wib, tanggal 18 Juni 2021)
www.bukabuku.com/.../komunikasi-politik-teori-aplikasi-dan-strategi
(diakses
pada 20:34 wib, tanggal 18 Juni 2021)
https://politik.kompasiana.com/.../komunikasi-politik-indonesia-530415.html
(diakses
pada 20:45 wib, tanggal 18 Juni 2021)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar