Manajemen dan adminitrasi
adalah dua kata yang bisa memiliki arti yang sama atau berbeda. Akan tetapi,
tulisan ini cenderung menggunakan istilah manajemen karena pada dasarnya
manajemen identik dengan adminitrasi.[1]pada perkembangan teknologi
dan pengetahuan lebih cenderung pada penggunaan istilah manajemen. Adminitrasi
pada kehidupan masyarakat sehari-hari biasanya diartikan secara sempit, yaitu
seuatu yang berkenaan dengan ketatusahaan.
Manajemen berasal dari kata to
mange yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan
dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen
adalah melakukan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh sekolah/ organisasi
yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran
yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses.[2]
Dalam dunia manajemen perlu
adanya hubungan pendidikan dan masyarakat. Pendidikan yang terfokus dalam
sekolah dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik untuk menjaga kelestarian
dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Sekolah diselenggarakan untuk dapat
menjaga kelestarian nilai-nilai positif masyarakat, dengan harapan sekolah
dapat mewariskan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dengan baik dan benar.
Sekolah juga berperan sebagai agen perubahan, dimana sekolah dapat mengadakan
perubahan nilai-nilai dan tradisi sesuai dengan kemajuan dan tuntunan
masyarakat dalam kemajuan dan pembangunan.[3]
Dengan demikian perlu adanya
konsep dasar, jenis-jenis kegiatan, bentuk kerjasama, dan peningkatan serta pen
dayagunaan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat.
A.
Konsep Dasar Hubungan
Lembaga Pendidikan Dengan Masyarakat
Istilah hubungan masyarakat
dikemukakan pertama kali oleh presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson tahun
1807. Akan tetapi apa yang dimaksudkan pada waktu itu dengan istilah public
relantions.[4]
Secara singkat yang dimaksud dari batasan ini adalah humas merupakan fungsi
manajemen yang dadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap, menyesuaikan
policy dan prosedur instansi atau organisasi dengan kepentingan umum,
menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat.[5]
Dengan kata lain public
relations adalah proses yang berjalan terus-menerus dengan mana manajemen
berusaha untuk memperoleh googwill. Apabila kegiatan public relations ini
ditinjau dari segi baban tugasnya. DR. Hadari Nawawi menyebutkan bahawa beban
tugas Humas adalah melakukan publisitas tentang kegiatan organisasi kerja yang
patut diketahui oleh pihak luar secara luas. Kegiatannya dilakukan dengan
menyebarluaskan informasi dan memberikan penerangan-penerangan untuk
menciptakan pemahaman yang sebaik-baiknya di kalangan masyarakat luas mengenai
tugas-tugas dan fungsi yang diemban organisasi kerja tersebut, termasuk juga
mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah sedang, dan akan dikerjakan berdasarkan
volume dan beban kerjanya.[6]
Berdasarkan uraian-uraian
diatas maka humas di lingkungan organisasi kerja/ instansi pemerintah termasuk
juga dibidang pendidikan harus diartikan seagai rangkaian kegiatan organisasi/instansi
utnuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak
tertentu di luar organisasi tersebut, agar mendapatkan dukungan terhadap
efisiensi dan efektivitas peleksanaan kerja secara dasar dan sukarela. Hubungan
yang harmonis sebagai hasil kerja humas tampak sebagai berikut:
1.
Adanya saling pengertian
antara organisasi/ instansi dengan pihak luar.
2.
Adanya kegiatan yang
membantu kerena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing.
3.
Adanya kerja sama yang erat
dengan masing-masing pihak dan merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya
usaha pihak yang lain.
B.
Jenis-Jenis Kegiatan
Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat.
Tugas-tugas pokok atau beban
kerja Humas suatu organisasi/ lembaga adalah:
1.
Memberikan informasi dan
menyampaikan ide kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya.
Menyebarluaskan informasi dan gagasan-gagasan itu agar diketahui maksud atau
tujuannya serta kegiatan-kegiatannya termasuk kemungkinan dipetiik manfaatnya
oleh pihak-pihak di luar organisasi.
2.
Membantu pemimpin yang
karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada
masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya.
3.
Membantu pemimpin
mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan
atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu. Dengan demikian
pemimpin selalu siap dalam memberikan bahan-bahan informasi yang terbaru.
4.
Membantu pemimpin dalam
mengembangkan rencana dan kegiatan-kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan
pelayanan kepada masyarakat sebagai akibat dari komunikasi timbale balik dengan
pihak luar, yang ternyata menumbuhkan harapan untuk penyempurnaan policy atau
kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi.[7]
Menurut Don Begin (1984)
penggolongan jenis-jenis kegiatan Humas di Sekolah (public relations)
dapat dibedakan menjadi exterrnal public relations dan internal public
relations, oleh karenanya di sekolah
dikenal adanya kegiatan publisitas ke luar dan publisitas ke dalam.
Kegiatan eksternal.
Kegiatan ini selalu
berhubungan atau ditujukan kepada public atau masyarakat di luar warga sekolah.
Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan yakni secara langsung dan tidak
langsung. Kkegiatan eksternal tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan
dengan masyarakat melalui perantara media tertentu. Kegiatan langsung misalnya:
rapat bersama dengan pengurus BP3 setempat, berkonsultasi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, melayani kunjungan tamu, dan sebagainya.
Sedangkan kegiatan eksternal
yang melalui media dapat dikemukakan secara terperinci sebagai berikut:
1.
Informasi lewat TV.
Penyebaran informasi ini memperoleh beberapa keuntungan antara lain sebagaimana
dikumkakan oleh Umar Hamalik (1976) yaitu: a) dengan program kegiatan yang
menarik sangat potensial untuk menimbulkan minak public, agar selalu mengikuti
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
sekolah yang bersangkutan, b) pada umumnya orang tua dan masyarakat tidak tahu
tentang kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh sekolah. Maka melalui
program TV diharapkan semua program kegiatan sekolah dapat dimengerti oleh
orang tua murid dan masyarakat. Dengan demikian orang tua dan masyarakat mau
mendukung, ikut berpartisipasi aktif baik dukungan moril maupun materiil.
2.
Penyebran informasi melalui
radio. Keuntungan yang didapat dalam hal ini
antara lain: a) teks yang diperlukan dapat disiapkan sebaik-baiknya
sebelum disiarkan, b) tidak dipengaruhi factor komunikator, seperti sikap, c)
dapat dibantu latar belakang music, d) dapat melalui batas ruang dan waktu
serta jangkauan yang luas.
3.
Penyebaran informasi melalui
media cetak. Keuntungan informasi melalui media cetak ini antara lain: a) dapat
dicapai public yang sangat luas, b) dapat secara mendadak dipelajari oleh
public yang bersangkutan, c) dapat mengharapkan umpan balik dari public yang
lebih banyak.
4.
Pameran sekolah. Persiapan
yang perlu dilakukan dalam mengadakan pemeran sekolah antara lain: a) pembuatan
brosur, poster, dan gambar, serta rencana tertulis secara seksama dan
terperinci, b) pembelian bahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan,
c) menyeleksi, mengatur, dan memelihara bahan-bahan pameran, d) mengadakan
latihan-latihan yang cukup bagi murid-murid, petugas, dan penjaga pameran.
5.
Berusaha sendiri penerbiatan
majalah atau bulletin sekolah
Kegiatan internal
Pada dasarnya kegiatan
internal bertujuan untuk:
1.
Memberikan penjelasan
tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi, dan perkembangannya.
2.
Menampung sarana-sarana dan
pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan
pengembangan sekolah.
3.
Dapat memelihara hubungan
yang harmonis dan terciptanya kerja sama antara warga sekolah sendiri.
Kegiatan internal dapat
dibedakan atas keggiatan langsung dan tidak langsung. Kegiatan langsung dapat
berupa rapat dewan guru, upacara sekolah, karyawisata. Kegiatan tidak langsung
dapat berupa penyampaian informasi melalui surat edaran, penggunaan papan
pengumuman di sekolah, penyelenggaraan majalah dinding.[8]
C.
Bentuk-Bentuk Kerja
Sama Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat.
Menurut kurikulu tahun 1975
kegiatan mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi beberapa hal
sebagai berikut:
1.
Mengatur hubungan sekolah
dengan orang tua murid
2.
Memelihara hubungan baik
dengan badan pembantu penyelenggaraan pendidikan (BP3)
3.
Memelihara dan mengembangkan
hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga
pemerintah, swasta, dan oraganisasi social.
4.
Memberikan pengertian kepada
masyarakat tentang fungsi sekolah, melalui bermacam-macam teknik komunikasi
(majalah, surat kabar, mendatangkan sumber).[9]
Menurut Drs. Ngalim Purwanto
(1975) hubungan sekolah dengan mayarakat mencakup hubungan sekolah dengan
sekolah lain, sekolah dengan pemerintah setempat, sekolah dengan instansi dan
jawatan lain, dan sekolah dengan msayarakat pada umumnya. Selanjutnya diuraikan
bahwa hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan kerja sama yang bersifat
pedagogis, sosiologis dan produktif yang dapat mendatangkan keuntungan dan
perbaikan serta kemajuan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini dapat diperinci
sebagai berikut:
1.
Hubungan edukatif
Hubungan edukasi adalah
hubungan kerja sama dalam hal mendidik murid, antara guru di sekolah dan orang
tua di dalam keluarga. Hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan
prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keragu-raguan pendirian
dan sikap pada diri anak.
2.
Hubungan cultural
Hubungan cultural adalah
usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling
membina dan mengembangkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan
masyarakat tempat sekolah itu berada.
3.
Hubungan institusional
Hubungan institusional
adalah hubungan kerja sama antara sekolah-sekolah dengan lembaga-lembaga atau
instansi-instansi lainnya baik swasta maupun
pemerintah. Misalnya hubungan sekolah dengan puskesmas, pemerintah setempat,
pertanian, pasar, dan sebagainya, yang kesemuanya itu dilakukan dalam rangka
perbaikan dan kemajuan pendidikan.
Dengan demikian siswa tidak lagi asing dengan lingkungan tempat tinggalnya yang
penuh dengan berbagai ragam jenis profesi.[10]
Tinjauan yang lain (Drs.
Ismed Syarief. 1976) menekankan bahwa sekolah itu mesti berada masyarakat.
Karena itu sekolah mau tidak mau harus berhubungan dengan masyarakat. Hubungan
keluar ini dapat ditinjau dari beberapa yakni:
1.
Hubungan dinas
2.
Hubungan dan kerja sama dengan
pihak lain di luar ketentuan atasan.
3.
Hubungan dengan BP 3.
4.
Kerja sama dengan
sekolah-sekolah lain.
5.
Hubungan dengan organisasi
guru, yakni organisasi professional yang ada iaah Persatuan Guru Repubik
Indonesia (PGRI).[11]
D.
Peningkatan dan
Pendayagunaan Partisipasi Masyarakat.
Sekolah bukanlah suatu kesatuan yang
berdiri sendiri atau terpisah dengan masyarakat, akan tetapi sekolah dan
masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi,
sekolah membutuhkan masukan dari masyarakat tentang sumber-sumber yang ada
untuk dimanfaatkan dalam proses pendidikan dan untuk menyusun program yang
relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekolah sekaligus juga membutuhkan
dukungan dalam melaksanakan program tersebut.[12]
Selain itu, masyarakat juga membutuhkan
jasa sekolah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh
sekolah dan program-program pendidikan yang sesuai dengan keinginan.
Langkah penting yang dapat diambil oleh
pengelola sekolah adalah mengembangkan hubungan antara sekolah dan masyarakat
dengan cara mepelajari dan memahami dengan baik masyarakat yang ada disekitar
sekolah tersebut. Jalinan semacam ini akan terwujud apabila kepala sekolah
ataupun melalui wakilnya (wakil kepala sekolah bagian humas) dapat aktif dan
mampu membangun antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan dan memberi
kepuasan.[13]
Memahami masyarakat
Masyarakat sekolah menurut Gorton dapat
dipandang sebagai kesatuan yang meiputi total area geografis yang terdiri dari
daerah yang lebih dekat dengan sekolah maupun populasi dalam batas individu.
Untuk memahami masyarakat sekitar, pengelola sekolah harus mempelajari
macam-macam type-type individu dan organisasi di masyarakat . dalam memahami
masyarakat ini, Elsbree (Tim Dosen IKIP, 229) memberikan prinsip, antara lain:
Ø Ketahuilah masyarakat anda
Ø Adakan survey program pendidikan anda dan bersahabatlah dengan
masyarakat.
Ø Pelajarilah masyarakat melalui daerahnya dan dokumen-dokumen
Ø Jadilah anggota organisasi dalam masyarakat
Ø Adakanlah kunjungan ke orang-orang penting di masyarakat
Ø Layani masyarakat di daerah anda dengan baik.[14]
Pengelola sekolah hendaknya
memahami bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat tidak bisa lepas dari adanya
masalah, ada dua faktor penyebab, yaitu:
1)
Profesionalisme guru kadang
menentang masyarakat
2)
Masyarakat menentang
profesionalisme guru
Faktor pertama, terkait
dengan usaha pendidik dalam proses pendidikan, yakni mengubah program atau
sistem yang dalam hal tertentu bertentangan dengan norma masyarakat. Seperti
usaha inovasi, integrasi, dan perencanaan pembelajaran modern, yang terkadang
malah dianggap menentang norma dalam tatanan masyarakat tertentu, sebab sekolah
tidak memberi harapan sebagaimana yang diinginkan. Sehingga ada sudut pandang
yang berseberangan.
Faktor kedua, adanya
intervensi masyarakat yang terlalu dalam untuk mengetahui dan mengevaluasi apa
yang berlangsung di sekolah atau keterlibatan orang tua yang berlebihan,
seperti ikut campur dalam administrasi yang dilaksanakan oleh sekolah,
menyensor buku pelajaran secara individu, mencoba memodivikasi kurikulum secara
kelompok dan sebagainya. Walaupun dalam manajemen sekolah modern keterlibatan
masyarakat dalam pendidikan sangat penting, namun kalau intervensinya terlalu
dalam, maka akan menjadikan guru sempit dalam melangkah.
Keterlibatan Orang Tua
Hubungan sekolah dengan
masyarakat akan tumbuh dengan baik apabila masyarakat dapat merasakan manfaat
keikutsertaannya dalam program sekolah. Ada beberapa pendekatan yang bisa
dilakukan untuk menjamin hubungan ini yaitu melibatkan orang tua dalam
perencanaan dan pelaksanaan program sekolah, dengan cara:
Ø Mengadakan open house yang memberi kesempatan kepada masyarakat luas
untuk mengetahui program sekolah.
Ø Mengundang tokoh masyarakat untuk menjadi pembicara atau pembina,
misalnya dokter yang tinggal di sekolah untuk membina kesehatan, ulama’ untuk
membina bidang keagamaan, dan lain-lain.
Ø Membangun kerjasama sekolah dengan masyarakat, misalnya PBHN
(Peringatan Hari Besar Nasional), PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), dan
lain-lain.[15]
Organisasi Orang Tua
Murid.
Organisasi ini merupakan
organisasi konsultif dengan pimpinan sekolah yang bertujuan agar pendidikan sdi
di sekolah itu berjalan lancar dan berkembang dengan baik. Di Indonesia,
organisasi orang tua murid ini mengalami empat kali perubahan nama, yaitu:
1)
POMG (Perkumpulan Orang tua Murid
Guru).
Organisasi ini berdasarkan
UU pendidikan No.12 tahun 1945 pasal 28. Tujuan dari organisai ini adalah untuk
memelihara hubungan yang erat antara orang tua murid di sekolah, agar sekolah
dapat hidup subur dan lebih sanggup memnuhi tugasnya sebagai tempat yang
membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
2)
POM (Perkumpulan Orang tua Murid)
Perubahan organisasi ini
disebabkan adanya isu di masyarakat bahwa guru-guru telah menyalahgunakan
keuangan POMG.
3)
BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara
Pendidikan)
Sejak tanggal 20 Nopember
1974, nama POM diganti menjadi BP3 berdasar surat keputusan
Nomor:17/1974.No.1974 yang ditandatangani oleh menteri dalam negeri dan menteri
P dan K. Tujuan dari BP3 ini adalah meningkatkan hubungan yang erat dan kerja
sama serta tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah
untuk menyempurnakan kegiatan pendidikan.
4)
Komite Sekolah
Pada tahu 2000, BP3 berubah
menjadi Komite Sekolah. Secara operasional, tugas dan wewenang komite sekolah
adalah:
a)
Mendorong dan meninkatkan hubungan
baik antara masyarakat sekolah maupun pemerintah.
b)
Membantu kelancaran kegiatan
pendidikan dan tidak mencampuri urusan teknik pengajaran sekolah yang menjadi
wewenang kepala sekolah, guru dan pengawas.
c)
Mengusahakan bantuan dari
masyarakat, baik berupa benda, uang maupun jasa dengan tidak menambah beban
wajib bayar.
d)
Memberikan perimbangan kepala
sekolah dan kepada perwakilan Depdibud tentang permohonan keringanan atas
permohonan wajib bayar.[16]
Simpulan
1.
Istilah hubungan masyarakat
dikemukakan pertama kali oleh presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson tahun
1807. Akan tetapi apa yang dimaksudkan pada waktu itu dengan istilah public
relantions. Secara singkat yang dimaksud dari batasan ini adalah humas
merupakan fungsi manajemen yang dadakan untuk menilai dan menyimpulkan
sikap-sikap, menyesuaikan policy dan prosedur instansi atau organisasi dengan
kepentingan umum, menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan
dukungan masyarakat.
2.
Menurut Don Begin (1984)
penggolongan jenis-jenis kegiatan Humas di Sekolah (public relations)
dapat dibedakan menjadi exterrnal public relations dan internal public
relations, oleh karenanya di sekolah
dikenal adanya kegiatan publisitas ke luar dan publisitas ke dalam.
3.
Menurut Drs. Ngalim Purwanto
(1975) hubungan sekolah dengan mayarakat mencakup hubungan sekolah dengan
sekolah lain, sekolah dengan pemerintah setempat, sekolah dengan instansi dan
jawatan lain, dan sekolah dengan msayarakat pada umumnya. Selanjutnya diuraikan
bahwa hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan kerja sama yang bersifat
pedagogis, sosiologis dan produktif yang dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan
serta kemajuan bagi kedua belah pihak.
4.
Sekolah bukanlah suatu kesatuan yang
berdiri sendiri atau terpisah dengan masyarakat, akan tetapi sekolah dan
masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi,
sekolah membutuhkan masukan dari masyarakat tentang sumber-sumber yang ada
untuk dimanfaatkan dalam proses pendidikan.
Daftar
Pustaka
Baharuddin.
2010. Manajemen Pendidikan Islam. Malang: UIN-Maliki Press.
Mansur.2013.
Manajemen Pendidikan dalam Konflik. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
Rohiat.
2009. Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik. Bandung: Refika Aditama.
S,
Supriono. 2001. Manajemen Berbasis Sekolah. Mojokerto: SIC.
Suryosubroto.
2007. Manajemen Penddikan Disekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
[1] Rohiat, manajemen sekolah
teori dasar dan praktik, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal.13
[2] Ibid, hal.14
[3] Ibid, hal.28
[4] Suryosubroto, Manajemen
Penddikan Disekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal.154
[5] Baharuddin, Manajemen
Pendidikan Islam, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal.90
[6]Suryosubroto, Op.Cit.
hal.156
[7] Ibid, hal.157-158
[8] Ibid, hal.163-168
[9] Ibid, hal.160
[10] Supriono S, Manajemen
Berbasis Sekolah, (Mojokerto: SIC,2001), hal.15
[11] Suryosubroto, Op.Cit,
hal.161
[12] Mansur, Manajemen Pendidikan
dalam Konflik, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hal.94
[13] Ibid, hal.95
[14] Ibid, hal.96-97
[15] Ibid, hal.99-100
[16] Ibid, hal.100-103
Tidak ada komentar:
Posting Komentar